e-KTP di Kecamatan Nusalaut

berdasarkan data terkini dengan mengacu pada DPT Pemilu Legislatif 2014 jumlah pemilih di Kecamatan Nusalaut adalah sebanyak 3415 orang. dari jumlah tersebut sebanyak 2869 orang telah melakukan perekaman e-KTP, sedangkan sisanya 556 orang belum melakukan perekaman. jumlah tersebut sudah termasuk yang berhak memiliki KTP pada bulan April 2014, ini berarti pelaksanaan perekaman e-KTP di Kecamatan Nusalaut mencapai 83,77% sampai dengan Nopember 2013. dengan sisa waktu sampai akhir Desember 2013 diharapkan seluruh masyarakat Kecamatan Nusalaut yang berhak ikut dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 sudah terekam. keterlambatan yang terjadi karena perangkat yang ada belum menerima data penduduk yang belum berusia 17 tahun. saat ini perangkat tersebut telah diinstal dengan program yang bisa merekam penduduk yang berhak mengikuti pemilu legislatif 2014.
dari jumlah 2869 penduduk yang telah melakukan perekeman, baru 1079 orang atau 37,61% yang telah memiliki e-KTP. sedangkan sisanya belum memiliki karena harus menunggu pembuatannya di jakarta.

Pentingnya Kebijakan Sensitif Konflik

Fungsi utama pemerintah adalah mengelola konflik diantara berbagai macam kelompok masyarakat; demikian menurut Zartman ketika mengatakan “governing is conflict manajement”. Hal ini berarti bahwa dengan hadirnya pemerintah seharusnya konflik antar masyarakat tidak perlu terjadi. Sayangnya perjalanan negeri-negeri dalam wilayah Provinsi Maluku dan juga di wilayah lainnya di Indonesia masih rentan terhadap konflik antar kelompok. Di Maluku konflik antar negeri merupakan fenomena umum yang tidak terselesaikan hingga saat ini. Dapat dipastikan setiap tahun akan terjadi konflik yang bersifat destruktif antar negeri-negeri yang bertetangga; konflik terakhir yang cukup menyibukkan semua pihak adalah konflik antara Negeri Potho dan Negeri Haria- dua negeri tetangga di Kecamatan Saparua.